Isu Pengawasan Konten Digital oleh KPI, Tuai Protes Masyarakat

Isu Pengawasan Konten Digital oleh KPI, Tuai Protes Masyarakat
Isu Pengawasan Konten Digital oleh KPI, Tuai Protes Masyarakat

Isu Pengawasan Konten Digital oleh KPI, Tuai Protes Masyarakat- Isu pengawasan konten digital muncul awal Agustus lalu, atau tepatnya selepas pengukuhan Komisioner KPI periode 2019-2022. Yang mengatakan ingin mengawasi konten digital adalah Ketua KPI Pusat Agung Suprio.

“Kami ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran,” kata Agung, seperti dikutip dari Antaranews. 

Keinginan KPI juga berbenturan dengan peraturan yang ada. Ini disinggung Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu.

Dia bilang peran tersebut saat ini dilakukan oleh Kemenkominfo. Jika KPI bersikeras melakukan pengawasan, maka UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus direvisi dulu. Dalam peraturan itu wewenang KPI hanya di ranah penyiaran TV dan radio, bukan konten dan media digital.

Rencana ini rupanya menuai penolakan dari banyak orang. Sebuah petisi penolakan bahkan sudah muncul di situs Change.org dengan judul ‘Tolak KPI Awasi YouTube, Facebook, Netflix!’.

Petisi ini sendiri dibuat oleh Dara Nasution, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Petisi yang ia buat ini ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi I DPR RI, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Dalam keterangan petisi, Dara menyebut langkah KPI mengawasi media streaming video online ini justru mencederai mandat berdirinya lembaga tersebut.

Berdasarkan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, KPI didirikan bertujuan untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik.

Petisi tersebut telah diteken lebih dari 85 ribu orang. Petisi yang dibuat oleh warganet bernama Dara Nasution dimuat di laman change.org dan berkembang viral.

“Saya enggak paham apa yang dikhawatirkan KPI terhadap Netflix. Jadi sebaiknya KPI fokus saja pada apa yang sudah diamanatkan UU saat ini yaitu mengawasi lembaga yang menggunakan frekuensi publik, seperti TV dan radio,” kata Dara

Baca juga   Perempuan di Florida Sembunyikan Anak Buaya di Dalam Celana

“Argumen ini patut kita pertanyakan karena selama ini kerja KPI belum maksimal mengawasi lembaga lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, seperti televisi dan radio,” kata dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi yang menerima petisi tersebut mengatakan pihaknya mengapresiasi atas masukan tersebut. Hadi pun berjanji akan segera membahas usulan tersebut bersama komisioner KPI.

 Ketua KPI Agung Suprio mengatakan, rencana ini tidak muncul begitu saja, namun karena adanya pengaduan ke lembaga yang dipimpinnya. “Kami mendapatkan pengaduan masyarakat soal media baru ini,” kata Agung dikutip dari tempo.co

Pengaduan yang masuk, kata Agung, menyangkut banyak hal seperti perlindungan anak, pornografi, hingga kekerasan. Sehingga, KPI pun berinisiatif untuk mulai mengawasi tayangan di media-media tersebut.

Konten yang akan diawasi oleh KPI juga hanyalah media baru yang bersiaran, tidak semua media sosial. “Yang paling clear: YouTube dan Netflix,” kata dia.

KPI menyadari payung hukum dari kegiatan pengawasan saat ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Komisioner KPI Pusat yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Ketua KPI, Yuliandre Darwis mengatakan, aturan penyiaran di media streaming karena dianggap sudah masuk ke dalam ranah KPI.

Meski begitu, Yuliandre memastikan bahwa aturan ini tidak akan menghambat atau menghancurkan bisnis platform-platform streaming video tersebut. Aturan ini dibuat untuk memastikan konten yang tersebar di dunia maya layak ditonton.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Dara Nasution membuat petisi tolak KPI mengawasi YouTube, Facebook TV sampai Netflix. Petisi yang dibuat di platform Charge.org, telah ditandatangani sekitar 85 ribu orang. 

Baca juga   Indonesia Ikut Kompetisi CrossFit Untuk Pertama Kalinya

1. Mencederai mandat berdirinya KPI. Menurut Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, tujuan KPI berdiri adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital. KPI sendiri mengakui hal ini. (http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35109-kpi-tak-melakukan-sensor-dan-pengawasan-media-sosial?start=21&detail5=5386

2. KPI bukan lembaga sensor. Dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. KPI hanya berwenang menyusun dan mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS). (https://kominfo.go.id/content/detail/15458/jelaskan-fungsi-kpi-bukan-sensor-siaran-tapi-awasi-program-siaran/0/berita_satker

3. Netflix dan Youtube menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi. KPI tidak pernah menindak tegas televisi yang menayangkan sinetron dengan adegan-adegan konyol dan tidak mendidik, talkshow yang penuh sandiwara dan sensasional, serta komedi yang saling lempar guyonan kasar dan seksis. Akhirnya, masyarakat mencari tontonan lain di luar televisi yang lebih berkualitas. Banyaknya orang yang beralih ke konten digital adalah bukti kegagalan KPI menertibkan lembaga penyiaran. KPI seharusnya mengevaluasi diri. 

4. Masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya. 

Rencana KPI mengawasi konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya jelas bermasalah dan harus ditolak.

KPI sebaiknya memperbaiki kinerjanya untuk menertibkan tayangan-tayangan televisi agar lebih berkualitas, bukan memaksa untuk memperlebar kewenangan dengan rekam jejak yang mengecewakan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.


Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News