Connect with us

Mild Report

Peningkatan Penggunaan Media Sosial Selama Ramadan

Published

on

Bagi warga Muslim, bulan Ramadan menjadi saat untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta, beribadah, beramal dan bertoleransi.

Kombinasi antara bulan Ramadan dan berbagai kebijakan pada masa pandemi virus corona, antara lain keharusan tinggal di rumah dan melakukan pembatasan sosial, terbukti meningkatkan konsumsi media sosial di hampir seluruh negara.

Perubahan pola hidup dan keseharian – makan, tidur, beribadah – ditengarai mengubah perilaku warga, khususnya di bulan Ramadan.

Statista, suatu badan yang mengkaji data-data dari 170 industri di lebih dari 50 negara, April lalu melaporkan konsumsi media sosial – Facebook, Twitter, Instagram – naik hingga 44%. Jauh lebih tinggi dibanding jumlah mereka yang menghabiskan waktu untuk membaca buku atau mendengarkan audiobook yaitu 36%, mendengarkan musik yaitu 35% atau membaca majalah dan koran yaitu 18%. Ditambahkan, bahwa durasi konsumsi media sosial juga meningkat hingga lebih dari dua jam.

YouTube tahun lalu mencatat kenaikan penggunaan salurannya hingga 53%. Sementara jumlah yang berinteraksi aktif dengan memberikan tanda “suka” naik hingga 447%, membagi dengan orang lain naik hingga 228%, memberikan komentar naik hingga 431% dan akhirnya berlangganan YouTube naik hingga 490%. Data tahun ini diperkirakan akan lebih besar lagi.

Ceramah Ramadan di situs YouTube (foto: ilustrasi).
Ceramah Ramadan di situs YouTube (foto: ilustrasi).

Nana, seorang warga Indonesia yang tinggal di Maryland, mengakui hal ini. Tetapi berbeda dengan hari biasa, ibu tiga anak ini pada bulan Ramadan lebih memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan resep masakan dan menyimak ceramah agama.

“Saya menggunakan media sosial, terutama Facebook, WhatsApp dan kini Zoom, untuk mendengar kultum (kuliah tujuh menit.red) menjelang berakhirnya sahur atau menjelang berbuka. Kadang saya juga suka mencari resep masakan atau tradisi kuno yang menarik dibuat saat Ramadan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Zahara, seorang mahasiswi tahun ketiga di Universitas Indonesia, Depok.

“Saya memang jadi lebih sering menggunakan media sosial, terutama untuk nonton film. Tetapi saya sukanya film-film klasik. Rasanya kok enak aja gitu,” tutur Zaza.

Ceramah Ramadan yang disiarkan langsung melalui Facebook Live (foto: ilustrasi).
Ceramah Ramadan yang disiarkan langsung melalui Facebook Live (foto: ilustrasi).

Menurut pakar komunikasi dan budaya digital Dr. Firman Kurniawan, peningkatan konsumsi media sosial dan apa yang dikonsumsi itu merupakan hal yang wajar. Ia menyebutnya sebagai relaksasi.

“Relaksasi. Informasi tentang Covid-19 sekarang ini khan begitu mencekam, baik soal jumlahnya, kematiannya, cara penularan, dan ini menjadi satu-satunya informasi yang ada dalam tiga bulan terakhir ini. Nah ketika tiba bulan Ramadan, kita jadi seperti menemukan oase untuk mendapatkan informasi lain selain itu, yang tidak membutuhkan pemikiran berat. Ini yang ada di media sosial dan sangat dibutuhkan warga – resep makanan, film klasik, foto-foto atau kenangan masa lalu, relasi dengan keluarga. Ini penting juga untuk menjaga kewarasan. Publik melakukan relaksasi,” ulasnya.

Lebih jauh Firman mencatat peningkatan konsumsi media sosial di bulan Ramadan ini juga sangat erat kaitannya dengan perubahan pola hidup akibat Covid-19.

“Jika dulu orang bisa beribadah di masjid, berbuka puasa bersama teman-teman atau keluarga di restoran, atau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan; kini semua dipusatkan di rumah. Sekolah-bekerja dan beribadah di rumah. Walhasil media sosial menjadi pintu satu-satunya untuk mendapat informasi dan relaksasi. Pada saat Ramadan ini yang dikonsumsi adalah yang lebih ringan atau lebih santai,” imbuh Firman.

Selain Facebook, Instagram menjadi salah satu bentuk media sosial yang paling sering digunakan. Sementara waktu yang paling diminati untuk menggunakan media sosial justru menjelang sahur yaitu sekitar jam 3 dini hari. 

Mild Report

Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia Dinilai Membaik

Published

on

Kebebasan Beragama dan Toleransi
Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha membagikan takjil dalam acara kerjasama 30 organisasi lintas-iman di kota Bandung tahun 2019. (Foto: ilustrasi/Rio Tuasikal)
Bagaimana kondisi toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo?.

MILD REPORT- WASHINGTON DC (VOA) – Berikut penilaian seorang profesor Indonesia di Amerika dan pendapat seorang penggerak anti-diskriminasi di Jawa Timur tentang kondisi itu dan bagaimana peran pemerintah dalam menggalakkannya.

Dalam laporan tahunan mengenai kebebasan beragama di berbagai negara di dunia, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan, di Indonesia masih terjadi kasus-kasus pelanggaran baik pada tataran masyarakat maupun pemerintah.

Mengutip laporan berbagai kelompok keagamaan dan LSM, laporan itu bahkan menyatakan bahwa para pejabat pemerintah dan polisi dalam beberapa kasus “gagal” mencegah “kelompok-kelompok intoleran”.

Melanggar kebebasan beragama kelompok-kelompok minoritas dan melakukan aksi-aksi intimidasi, seperti pengrusakan dan penghancuran rumah ibadah.

SETARA Institute juga melaporkan masih terjadinya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Walaupun jumlahnya berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut LSM berbasis di Jakarta yang melakukan riset tentang demokrasi, kebebasan politik dan HAM itu, jika dilihat dalam 12 tahun terakhir.

Jumlah pelanggaran KBB memang masih naik turun, dengan total 2.400 peristiwa pelanggaran. Namun lembaga studi itu melaporkan bahwa jumlah pelanggaran menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir misalnya dari 270 kasus pada 2016 menjadi 202 pada tahun 2018.

Peter Suwarno, Ph.D. Adalah seorang guru besar di Arizona State University yang juga seorang pengamat dan peneliti tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Kepada VOA Profesor Suwarno mengakui masih adanya keprihatinan terkait kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Namun dia juga menyatakan optimisme bahwa toleransi di Indonesia semakin membaik dibandingkan pada masa lalu karena peran berbagai pihak baik pada tataran individu maupun kelembagaan serta pemerintah.

“Yang banyak dibicarakan baik oleh pengamat, ahli, media di manapun sekarang ini mengenai Indonesia itu adalah masalah toleransi terutama toleransi etnik dan keagamaan dan yang lebih besar adalah di bidang keagamaan.

Jadi saya kira keributan-keributan yang mengambil tempat public sphere itu adalah masalah toleransi keagamaan dan walaupun itu merupakan keprihatinan. Saya kira pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak mengambil langkah-langkah yang mengatasi masalah toleransi walaupun tantangannya masih sangat besar.

Ke depan masih akan sering terjadi keributan-keributan yang ada hubungannya dengan toleransi seperti ditulis oleh Sydney Jones (dari Human Rights Watch, Red) yang mengatakan bahwa yang menderita sebetulnya adalah kelompok minoritas.

Ada sedikit ketakutan dari kelompok minoritas di Indonesia atas sikap-sikap intoleransi dari kelompok-kelompok tertentu.”

Profesor Suwarno mengatakan adanya ketakutan menjadi korban intoleransi sebagai minoritas itu bukan pendapatnya.

Tetapi dia mengutip berbagai hasil riset salah satunya oleh Profesor Martin Van Bruinessen dari Singapura yang menyatakan bahwa di Indonesia terjadi apa yang disebut sebagai religious conservatism terutama Islamic conservatism dalam dua dekade terakhir.

Yang menyumbang pada intoleransi. Namun, tambahnya, berbagai pihak melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal itu. Pemerintah, misalnya, punya program deradikalisasi. “Pemerintah juga dengan beraninya, misalnya, melarang HTI,” ujarnya.

“Jadi ada seperti discourse contestation antara kelompok pluralis toleran, kemajemukan, dan kelompok yang hardliners.

Jadi, jangan dikira bahwa yang menciptakan intoleransi itu kelompok Islam semua di Indonesia. Tidak. Banyak sekali kelompok Islam di Indonesia, mayoritas NU dan Muhammadiyah, misalnya, dan kelompok-kelompok lain yang sebetulnya sangat toleran.

Mereka menekankan Bhineka Tunggal Ika dan toleransi. Jadi, kelompok-kelompok tertentu saja yang sangat vokal yang menciptakan situasi intoleran.

Banyak contoh. Jadi, kalau saya mengatakan intoleransi di Indonesia itu bukan masalah agama A dan agama B. Bahkan di dalam Islam sendiri ada discourse antara yang moderat liberal yang menginginkan pluralism dan toleransi, dan ada yang hardliners yang sangat intoleran.

Itu harus dipahami. Jadi, harus dibedakan karena di Indonesia ada contoh peristiwa-peristiwa misalnya pertemuan antara beberapa kelompok agama.

Di Salatiga misalnya ada kelompok di Desa Getasan yang kalau hari raya Idul Fitri banyak orang Kristen mengunjungi desa Muslim dan bersilaturahmi di sana.

Sebaliknya waktu Natal, masyarakat Muslim mendatangi dan bersilaturahmi di tempat orang Kristen. Jadi masih banyak seperti itu.”

Profesor Suwarno menambahkan bahwa seorang temannya, Gus Aan Anshori, di Jawa Timur misalnya menjadi koordinator presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD).

Yang mengajak orang-orang muda dari kelompok Muslim untuk mendatangi gereja dan juga memfasilitasi pertemuan antara anak-anak dari sekolah Kristen dengan sekolah-sekolah Islam.

“Jadi expose seperti itu yang mungkin jarang mendapat tempat dalam pemberitaan yang harusnya diekspos juga karena kita sekarang ini, para pengamat sedang menggeluti masalah intoleransinya,” kata Profesor Suwarno.

Pernyataan Profesor Suwarno itu dibenarkan oleh Aan Anshori, salah seorang penggagas dan penggerak Jaringan Islam Anti Diskriminasi.

Dia mengatakan sejak tahun 2006 ketika terjadi penurunan toleransi di Indonesia, para aktivis NU di Jawa Timur dari 18 LSM dan pesantren mulai melakukan aliansi untuk gerakan advokasi dan pendidikan soal toleransi.

Gerakan itu, katanya, merupakan pengejawantahan dari legacy Gus Dur (mendiang presiden RI, KH Abdurrahman Wahid).

Dia mengatakan sebagai pengikut Gus Dur, jaringan itu berusaha merawat, menjaga, dan mengamalkan pemikiran Gus Dur tentang toleransi.

Anshori menambahkan “Gus Dur mungkin secara fisik tidak lagi bersama kita, tapi secara spirit dan juga legasinya akan terus bersama bangsa ini. Legasi itu juga mencakup ajaran bahwa dakwah yang paling baik dengan perbuatan, perilaku.”

“Gus Dur itu meletakkan legasi yang sangat kuat, tidak hanya mencontohkan secara omongan, tetapi ia meletakkan dalam perilaku dan juga framework gerakan. Strategi dakwahnya itu lead by example.

Kalau di dalam bahasa kitabnya itu, Imam Gozali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa dakwah dengan perilaku……., dengan memberikan contoh itu jauh lebih tokcer ketimbang dakwah dengan omongan.”

Profesor Suwarno menandaskan bahwa pemerintahan Jokowi harus dibedakan dengan pemerintahan sebelumnya.

Pemerintahan Jokowi harus diakui, walaupun mungkin banyak kekurangan, harus diakui bahwa Jokowi berani pertama kali menggemakan kembali diskursus Pancasila yang sebelumnya tenggelam.

Jadi dia pertama mengatakan pada awal jadi presiden periode pertama itu, retorikanya adalah ‘Aku Indonesia.

Aku Pancasila’ dan maknanya adalah bahwa jangan lupa Pancasila adalah dasar negara dan sudah disetujui, dan dalam Pancasila itu pluralitas ada toleransi karena kita berdasarkan pada motto Bhinneka Tunggal Ika.”

Profesor Suwarno mengatakan itu semua merupakan komitmen dan keberanian Jokowi yang menurutnya patut mendapat penghargaan. [lt/ii]

Continue Reading

HEADLINE

Rasisme Terhadap Orang Papua akan Diangkat ke PBB

Published

on

Berbagai kekerasan dan rasisme terhadap orang Papua akan diangkat ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bulan Juni ini. Organisasi masyarakat sipil berharap, berbagai pelanggaran HAM itu bisa dihapuskan.

Bagi mahasiswa Papua, Joice Etulding Eropdana, rasisme sudah menjadi makanan sehari-hari. Mulai dari tatapan sinis sampai cemooh merendahkan.

“Tidak hanya dari ucapan-ucapan yang membawa isi kebun binatang dan lain sebagainya, tatapan sinis pun itu selalu kami alami. Dan itu jadi sesuatu yang membekas, selalu dialami mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua,” jelas mahasiswi yang berkuliah di Bali ini.

Dalam diskusi ‘Papuan Lives Matter’ (Nyawa Orang Papua itu Penting), Jumat (5/6) siang, Joice mencontohkan kasus rasisme di Surabaya pada 2019 lalu. Saat itu, sejumlah mahasiswa di asrama mahasiswa Papua mendapatkan ujaran merendahkan. Namun mereka dituding sebagai pembuat onar.

Seorang mahasiswa Papua dengan wajah dicat bendera "Bintang Kejora" meneriakkan slogan-slogan dalam unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019.
Seorang mahasiswa Papua dengan wajah dicat bendera “Bintang Kejora” meneriakkan slogan-slogan dalam unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019.

“Padahal yang mengeluarkan ujaran rasial, ujaran kebencian itu adalah orang-orang di Surabaya. Ada ormas dan ada pihak dari kepolisian yang merupakan institusi negara ada di situ, dan mereka yang mengeluarkan ujaran rasial,” tegasnya lagi.

Menurut Joice, orang Papua Hanya ingin menyuarakan berbagai pelanggaran di Bumi Cenderawasih.

“Tentang kekerasan di Papua, pelanggaran HAM di Papua. Saat kami ingin memberikan pendapat di ruang publik, itu kami direpresi oleh aparat. Dan berbagai ujaran rasial itu selalu kami terima, itu bukan hal yang satu dua kali kami alami, tapi sering kami alami,” tambahnya.

Hukum Indonesia Dinilai Tebang Pilih

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyatakan, hukum berlaku lebih tajam kepada orang Papua. Yuliana Yabansabra dari Elsham Papua mengatakan, dalam kejadian di Surabaya, pelaku ujaran kebencian hanya dihukum 7 bulan.

“Tri Susanti itu mendapat hukuman hanya tujuh bulan. Dia tuntutannya itu 12 bulan, putusannya tujuh bulan. Itu sangat tidak adil,” tambahnya.

Sementara mahasiwa Papua yang berdemonstrasi mengutuk ujaran rasisme itu dihukum lebih berat, ujar Tigor Hutapea dari Pusaka Foundation.

“Aktivis-aktivis yang melakukan kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat itu harus menghadapi pidana 8-9 bulan penjara. Mereka yang melakukan kebebasan ekspresi dan berorganisasi, itu dituntut lebih berat. Karena membentuk organisasi dan dijadikan wadah berpendapat mereka, ini hukumannya lebih berat, 5-17 tahun penjara,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Tigor menambahkan, di balik rasisme kepada orang Papua, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung tuntas. Kasus-kasus ini antara lain Pelanggaran HAM Wasior 2001, Wamena 2003,Paniai 2014, dan Nduga 2018. Selain itu ada pula kriminalisasi kepada pembela HAM dan jurnalis yang mengangkat masalah di Papua.

Mahasiswa Papua menggelar demo di Yogyakarta menolak tim bentukan Menko Polhukam1 (Foto: VOA/Nurhadi)
Mahasiswa Papua menggelar demo di Yogyakarta menolak tim bentukan Menko Polhukam1 (Foto: VOA/Nurhadi)

“Dari impunitas-impunitas terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi, tidak ditegakkannya, dihukumnya, atau dituntutnya pelaku-pelaku pelanggar HAM, ini menyebabkan adanya disparitas penegakan hukum,” pungkasnya.

Diangkat ke PBB

Amnesty International Indonesia akan mengangkat berbagai pelanggaran HAM dan rasisme itu ke PBB. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya memasukkan laporan kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB yang akan menggelar sidang ke-129 pada bulan Juni hingga Juli ini.

“Ini adalah laporan berkala yang biasanya masuk dalam tahap penyusunan daftar-daftar masalah yang akan dibahas di dalam sesi mereka,” egas Usman dalam konferensi pers tersebut.

Di dalam laporan bertajuk “Civil and Political Rights: Violations in Papua and West Papua” itu, Amnesty mengajukan 5 pelanggaran utama.

Kasus-kasus ini adalah pembunuhan di luar proses hukum terhadap puluhan orang Papua, pemberangusan atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, penahanan terhadap tahanan politik, pemberangusan kemerdekaan pers di Papua serta pemblokiran internet, serta lambannya penanganan ribuan pengungsi di Nduga.

“Karena mereka (orang Papua) sudah begitu lama mengalami pelanggaran HAM termasuk rasisme yang sistemik, yang saya kira kita perjuangkan agar itu dihapuskan,” tandasnya.

Konferensi Pers Diganggu

Konferensi pers virtual tersebut diganggu oleh teror telepon dan Zoom-bombing. Beberapa kali, para pembicara ditelepon terus menerus oleh nomor luar negeri yang tidak dikenal. Selain itu, muncul pula suara-suara berbahasa asing yang mengganggu para pembicara.

Menanggapi gangguan tersebut, Yuliana mengatakan ada pihak yang ingin menutup-nutupi pelanggaran di Papua.

“Mereka tidak mau kita bicara, mereka tidak mau kita menyampaikan apa yang betul-betul terjadi di Papua,” kata dia lagi. (voa)

Continue Reading

HEADLINE

Pejabat Publik Makin Tak Sensitif Gender?

Published

on

Menkopolhukam Mahfud MD akhir Mei lalu memicu kemarahan aktivis-aktivis perempuan ketika ia mengeluarkan lelucon yang mengutip meme dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang virus corona.

Mahfud, dalam acara halal bi-halal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret UNS yang disiarkan di kanal YouTube 26 Mei itu, mengatakan mendapat meme dalam bahasa Inggris yang menganalogikan virus corona sebagai istri.

“Judulnya itu dalam bahasa Inggris. Corona is like your wife. Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir bisa menahklukannya, tetapi sesuah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menahklukkan istrimu,” ujar Mahfud. Ia menambahkan bahwa analogi itu mirip dengan penanganan virus corona.

Pernyataan Mahfud, meskipun dianggapnya sebagai lelucon, memicu kecaman keras dari sejumlah organisasi perempuan. “Solidaritas Perempuan” dalam pernyataan tertulisnya mengatakan pernyataan Mahfud “tidak saja mencerminkan dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi Covid-19, tetapi juga menunjukkan pola pikir seksis dan misoginis pejabat publik.”

Ditambahkan, “Pernyataan itu secara jelas mengandung kehendak untuk menguasai atau mengontrol istri dan/atau perempuan… menyamakan corona dengan perempuan atau isteri, juga menunjukan cara pikir patriarkis yang melihat perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek dan manusia secara utuh. Perempuan dianggap sebagai liyan (the other), atau the second sex, sehingga memiliki kedudukan yang tidak setara dengan laki-laki, bahkan dianggap objek hak milik laki-laki.”

Seorang petugas medis memberikan vaksinasi kepada seorang bayi yang digendong ibunya di Banda Aceh. (ilustrasi) Pernyataan Mahfud MD dinilai merendahkan martabat perempuan dalam hubungan rumah tangga.
Seorang petugas medis memberikan vaksinasi kepada seorang bayi yang digendong ibunya di Banda Aceh. (ilustrasi) Pernyataan Mahfud MD dinilai merendahkan martabat perempuan dalam hubungan rumah tangga.

Hal senada disampaikan “Komnas Perempuan” yang menilai “guyonan itu menempatkan perempuan sebagai bahan ejekan dan mengukuhkan stereotipe negatif terhadap perempuan atau relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta memupuk budaya menyalahkan perempuan korban.” Dalam pernyataan tertulis 31 Mei itu, “Komnas Perempuan” mengatakan “pernyataan itu kontraproduktif dengan upaya membangun relasi yang setara antara suami dan istri dalam perkawinan.”

Bupati Lumajang: Janda 20 Tahun Jangan Diberi BLT, Dicarikan Suami Saja

Mahfud MD bukan satu-satunya pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan yang dinilai meremehkan perempuan. Sebelumnya dalam suatu webinar tentang efesiensi distribusi dana bantuan langsung tunai BLT, Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga mengeluarkan pernyataan yang memicu kritik banyak kalangan.

“Begitu orang protes, segera datang ke Balai Desa, apakah BLT ini tepat sasaran atau tidak. Kita tahu semua ada bantuan yang didistribusikan tidak tepat sasaran. Ada yang mampu masih dapat bantuan. Sementara ada janda 60 tahun dan hidup sebatang kara tidak dapat bantuan. Jika ini tidak dituntaskan maka akan menjadi masalah sosial. Kecuali janda yang usia 20-30, kecuali itu… Janda yang umur 20 tahun jangan dikasih BLT Dana Desa, dicarikan suami saja,” ujarnya.

[“Untuk Pak Bupati saja itu,”jawab peserta webinar itu, red].

PEKKA Sampaikan Keberatan pada Bupati Lumajang

Dihubungi VOA melalui telpon sehari setelah webinar bertajuk “Tadarus Anggaran : Praktik Pengawalan Pelaksanaan BLT Dana Desa” 9 Mei lalu, Ketua PEKKA – Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga – Nani Zulminarni menyampaikan kekecewaannya.

“Ketika berbicara pertama kali Bupati Thoriq menjelaskan bahwa di wilayahnya bantuan diperuntukkan bagi warga miskin, misalnya janda-janda yang berusia 60 tahun. Tetapi tidak untuk janda yang usianya masih 20 tahunan. Pernyataannya menggantung tapi tone-nya meremehkan. Saya di chat-room tulis, “maksud Bapak apa dengan janda 20 tahun ini?” Nah pas acara tanya jawab moderator membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sang bupati ini merespon sambil ketawa-ketawa dengan mengatakan “oh maksud saya kalau janda yang 20 tahun itu jangan dikasih BLT tapi dicarikan suami saja,” ujarnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq (berkopiah hitam) dalam acara kampanye Pilkada (foto: courtesy). Thoriqul Haq telah meminta maaf atas pernyataannya yang disebutnya sebagai "guyonan"
Bupati Lumajang Thoriqul Haq (berkopiah hitam) dalam acara kampanye Pilkada (foto: courtesy). Thoriqul Haq telah meminta maaf atas pernyataannya yang disebutnya sebagai “guyonan”

Tim PEKKA yang ikut webinar itu langsung menyampaikan keberatan terhadap hal ini, tambah Nani, “karena jelas pejabat publik ini merendahkan perempuan dan janda yang menjadi kepala keluarga. Tidak sepantasnya ia bicara di ruang publik yang resmi, dalam isu yang resmi pula. Ia diundang dalam kapasitas resmi untuk membicarakan kebijakan resmi yang dibuatnya bagi masyarakatnya.”

Bupati Lumajang Minta Maaf

Dihubungi melalui telpon, Bupati Lumajang Thoriqul Haq kepada VOA menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya itu.

“Saya memohon maaf jika guyonan saya ketika itu menimbulkan ketidaknyaman atau dinilai meremehkan perempuan. Bukan itu maksud saya,” tukasnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengikuti forum kebudayaan Jabar bersama para seniman/budayawan (foto: dok. Humas Jabar).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengikuti forum kebudayaan Jabar bersama para seniman/budayawan (foto: dok. Humas Jabar).

Belum lagi hal ini mereda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pertengahan minggu ini juga berlaku serupa.

Mengomentari tingginya tingkat kehamilan di sejumlah daerah pada masa pandemi corona, Emil menulis di Instagram @ridwankamil “negatif Covid tapi positif hamil. Mohon para suami rada diselowkan dulu, jangan digaskeun teuing [mohon para suami agak dipelankan dulu, jangan terlalu sering.red].”

Lagi-lagi pernyataan yang dikomentari oleh lebih dari 10 ribu followernya ini dikecam banyak kalangan.

Banyak Pejabat Publik Tak Sensitif Gender?

Fenomena banyaknya pejabat publik yang tidak sensitif gender ini sangat memprihatinkan. Ketua PEKKA Nani Zulminarni mengatakan “kalau melihat hal ini memang menyedihkan, tapi kalau melihat sistem budaya patriarki di Indonesia, memang gak heran juga. Meskipun dari tahun ke tahun digenjot pendidikan, tetap saja sulit mengubah mindset [pola pikir.red] masyarakat, apalagi pemegang jabatan politis seperti mereka yang senantiasa menilai kepemimpinan politik ada di tangan laki-laki, juga otoritas moral atau hak sosial yang juga ada di tangan laki-laki.”

Anggota Ombudsman Dr. Ninik Rahayu juga menyayangkan hal ini. “Menurut saya ini jelas stigmatisasi pada janda. Padahal tidak sedikit diantara mereka yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, yang mestinya mendapat penghormatan lebih, apalagi pada masa pandemi ini. Sebagai pejabat publik, mengeluarkan pernyatan bahwa perempuan janda dalam masa susah ini sebaiknya “dicarikan suami baru saja,” semakin menguatkan mitos bahwa perempuan janda adalah penggoda suami orang dan lainnya. Sebagai pejabat publik, ia sedianya menyebar empati pada masyarakat, bukan menambah penderitaan,” ujar Ninik melalui pesan teks.

Ditambahkannya bahwa mereka yang menduduki posisi sebagai pejabat publik, apalagi berada dalam ruang publik, harus senantiasa mematuhi UUD 1945 yang menjamin kedudukan dan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Juga janji mereka untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan, sebagaimana yang ada dalam konvensi tahun 1984 itu. Atau malah jangan-jangan belum pernah baca?,” tanya Ninik.

Sementara Nani Zulminarni, yang sejak sepuluh tahun terakhir ini memperjuangkan kemandirian perempuan janda, mencatat hal yang lebih miris lagi dari fenomena pejabat publik yang tidak sensitif gender ini.

“Yaitu ketika ada sebagian kalangan – termasuk perempuan – yang menilai itu sekadar guyonan. Ah cuma bercanda kok, kamu lebai banget!” begitu ujar mereka dalam webinar itu atau dalam keseharian kita. “Ini sangat menyedihkan karena Indonesia sebenarnya sudah memiliki begitu banyak instrumen, dalam konteks hukum dan perlindungan atas perempuan, di semua segi, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi tahun 1984. Ini sedianya harus jadi nafas dalam struktur formal juga,” tegasnya.

Komnas Perempuan menilai “jika budaya misoginis ini terus dipelihara dalam lingkaran pejabat publik maka upaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan akan terus mengalami hambatan.” 

Continue Reading

TRENDING