Gencil News – Akibat tidak adanya transparansi tentang komoditas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat banyak pelaku usaha dan penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membeberkan terkait kasus impor daging dan gula yang ditangani KPK.
“Seperti kasus impor daging dan kasus impor gula yang ditangani KPK, itu akibat belum adanya kejelasan di sektor komoditas nasional,” jelas Ghufron saat jadi keynote speaker pada Talkshow Neraca Komoditas dalam rangkaian acara LNSW FEST 2022 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta (30/05).
Menurutnya, kepastian regulasi transparansi komoditas sangat dibutuhkan bagi semua pihak terkait.
“Produsen seperti petani dan nelayan, para pelaku perdagangan ekspor impor dan negara sebagai administrator yang memberikan izin ekspor impor maupun kebijakan-kebijakan baik fiskal dan moneter dalam kerangka mengontrol neraca komoditas di Indonesia ini,” paparnya.
Ia mengungkapkan, KPK melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait lainnya telah berhasil mengembangkan salah satu sistem database nasional.
Data serta informasi yang menggambarkan sisi produksi dan sisi konsumsi dari beberapa komoditas ekspor dan impor Indonesia yang sangat penting terangkum di dalamnya.
Sistem database nasional ini disebut neraca komoditas, sistem data yang sangat komprehensif dan real time dari komoditas. Neraca komoditas telah menerbitkan tiga fungsi utama, yaitu penerbitan persetujuan impor, penerbitan persetujuan ekspor dan juga sekaligus sebagai acuan data produksi dan konsumsi serta acuan untuk pengembangan industri nasional.
