Scroll untuk baca artikel
Nasional

Jokowi Bantah Pembahasan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dalam Sidang Kabinet

×

Jokowi Bantah Pembahasan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dalam Sidang Kabinet

Sebarkan artikel ini
Jokowi Bantah Pembahasan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dalam Sidang Kabinet
Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah poin dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para jajarannya yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

GENCIL NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran saat sidang kabinet kemarin.

Menurut Jokowi, program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam anggaran 2025. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).

Menurut Jokowi, percepatan anggaran sangat diperlukan agar saat pengajuan ke DPR, prosesnya dapat berjalan lancar. Dia menjelaskan bahwa ini adalah fokus dalam sidang kabinet sebelumnya.

“Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan spesifik terkait program-program presiden selanjutnya. Hal ini menyusul sidang kabinet paripurna yang digelar pada Senin (26/2/2024) di Istana Negara. Sejumlah menteri dan kepala lembaga turut hadir dalam rapat tersebut.

Menteri ATR, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa program makan siang gratis juga turut dibahas dalam rapat tersebut. Namun, pembahasan mengenai program tersebut tidak dilakukan secara detail.

“Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024). AHY menjawab pertanyaan wartawan apakah program makan siang gratis turut dibahas atau tidak.

Menurut AHY, perhitungan program makan siang gratis harus dilakukan dengan cermat karena membutuhkan dana yang besar.

“Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar,” ungkap AHY.