Nasional

Jokowi Ungkap Alasan Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Sawit

Jokowi Turun Tangan, Larang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng
Presiden RI, Joko Widodo

Gencil News – Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Ia menerangkan keputusan ini ia ambil demi ketersediaan minyak goreng dalam negeri.

Hal ini lantaran sempat terjadi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

“Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” kata Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (27/4/2022).

Ia prihatin kondisi kelangkaan minyak goreng. Padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Baca juga   TKI Dipancung di Arab Saudi, Migrant Care Desak Jokowi Batalkan Lawatan

“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat.

“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi potensi hasil panen petani yang tidak terserap,” ungkap Presiden.

Namun, Presiden Jokowi menyebut, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.

Presiden meminta industri minyak sawit memprioritaskan kebutuhan dam negeri.

“Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat,” kata Presiden.

Apalagi menurut Presiden, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi.

Baca juga   Presiden Jokowi Diminta Ikut memperhatikan Seleksi Calon Anggota BPK

“Volume bahan baku minyak yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi rakyat sebagai prioritas,” tegas Presiden.

Kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan stok di pasaran sudah terjadi sejak akhir 2021 dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memberlakukan pengetatan ekspor “crude palm oil” (CPO) dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Baca juga   Jokowi Minta Dinas Pendidikan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka

Namun, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

TERPOPULER

To Top