Juru Bicara (Jubir) TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bakal terus berlanjut di pemerintahan selanjutnya.
Jubir Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi memastikan bahwa JKN BPJS Kesehatan yang tahun ini berumur 10 tahun atau satu dekade tidak akan berhenti tapi pasti terus lanjut.
“JKN bagian dari keberlanjutan, jadi bukan hanya IKN yang harus dilanjutkan tapi JKN pasti, pasti dilanjutkan,” kata Hasan Nasbi dalam media workshop bersama BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat pada 25 September 2024.
Ia juga mengatakan bahwa anggaran BPJS Kesehatan di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berubah tetap di angka Rp40 triliun. Namun, menurutnya terkait anggaran bakal bisa disesuaikan.
“Menurut saya terbukalah, nanti ada adjusment atau penyesuaian, karena ini bagian komitmen dari pemerintahan kita yang keberlanjutan ini untuk meneruskan Jaminan Kesehatan Nasional,” katanya lagi.
Untuk bisa mewujudkan Indonesia yang sehat, kata Hasan Nasbi, itu tidak bisa sendiri. Pada program-program pemerintahan Prabowo – Gibran itu mendukung upaya preventif kesehatan.
“Kita bicara program makan bergizi gratis, itu bukan hanya untuk isi perut anak-anak tapi membangun SDM yang sehat,” katanya lagi.
“Kalau SDM sehat maka aspek kuratif (pengobatan) bisa diminimalkan,” lanjutnya.
Lalu, program lain seperti perbaikan ruang sekolah itu tidak hanya ruang belajar mengajar yang diperbaiki tapi juga termasuk ruang sanitasi.
“Ini kan juga aspek preventif,” lanjutnya.
Per 1 September 2024 sudah 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron.
Saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambahnya.
dalam kesempatan yang sama, Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan Prabowo bakal memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada tahun 2025 rencananya bakal ada 52 juta penduduk yang mendapatkan pemeriksaan gratis.
“Ada rencana pemeriksaan gratis, targetnya untuk 52 juta penduduk,” kata Hasan Nasbi.
Rencananya pemeriksaan kesehatan tersebut berlangsung dari 2025-2029 dengan target bisa menjangkau 220 juta warga. Pada tahun depan diprioritaskan untuk yang berusia 50 tahun ke atas.
“Untuk 2025 itu diprioritaskan untuk orang usia di atas 50 tahun. Targetnya 52 juta yang medical check-up,” kata Hasan.
Anggaran untuk keberlanjutan program JKN juga telah disiapkan, yang masih mengikuti besaran tahun sebelumnya. Namun pihaknya menyebut masih akan terbuka untuk penyesuaian anggaran
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengaku pihaknya sudah diajak bicara soal rencana program pemeriksaan kesehatan (medical check-up) gratis yang akan diterapkan di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Namun, pembicaraan yang dilakukan hanya sebatas supervisi dan belum ada keputusan secara resmi.
“Sudah, ada (pembicaraan). Tetapi kan baru supervisi. Belum, belum (dimintai) tolong, terus nanti seperti keputusannya seperti apa,” ujar Ali usai menghadiri acara media workshop BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Hasan lantas menjelaskan, pemeriksa kesehatan gratis memang merupakan bagian dari rencana pemerintahan Prabowo. Nantinya, akan ada pemeriksaan sebagai upaya pencegahan atau preventif sekaligus promosi hidup sehat.
Tujuannya agar beban pengobatan di masa depan bisa berkurang. “Akan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk preventif dan promosi kesehatan. Supaya nanti beban untuk pengobatan dan kuratif itu berkurang.
Ini untuk mempromosikan kesehatan dan agar masyarakat mengerti bahwa ada kesehatan yang akan mereka alami,” jelas Hasan. “Jadi ini untuk menciptakan generasi yang lebih sehat nantinya. Supaya SDM (sumber daya manusia) ini kan bagian dari desain SDM yang berkualitas.
Jadi pendidikannya harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Kalau kesehatan engga bagus ya kan percuma bonus demografi kita,” katanya.
Hasan pun menjelaskan, program pemeriksaan kesehatan gratis rencananya akan dilakukan selama lima tahun periode pemerintahan Prabowo Subianto.
