Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa sanksi terhadap platform pesan instan Telegram masih menunggu hasil kajian dari tim Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo. Langkah ini diambil setelah adanya indikasi bahwa Telegram memfasilitasi konten perjudian dan pornografi.
Menkominfo Budi Arie Sebut Masih Dalam Kajian Mendalam dari Tim Aptika
Budi Arie menegaskan, keputusan mengenai sanksi akan dilakukan berdasarkan kajian yang sedang berlangsung. “Kita tunggu kajian dari tim Aptika, jika mana ada kajian yang sudah menurut saya cukup, kita akan melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.
Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku di ruang digital Indonesia. Telegram, yang sudah menerima lebih dari satu kali surat peringatan, kini berada di bawah pengawasan ketat dari Kementerian Kominfo.
Potensi Pemblokiran Telegram
Menkominfo tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan pemblokiran terhadap Telegram bisa dilakukan jika bukti yang ditemukan dalam kajian tersebut cukup kuat. “Jika kajian menunjukkan bukti yang cukup, tindakan pemblokiran bisa saja dilakukan,” tegas Budi Arie.
Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital Indonesia, terutama dalam menangani penyebaran konten yang melanggar hukum seperti perjudian dan pornografi.
Pentingnya Kajian yang Kuat
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prabu Revolusi, menambahkan bahwa monitoring terhadap Telegram terus dilakukan. Kajian dari tim Aptika menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ini.
“Kita tidak bisa sembarangan tiba-tiba tutup begitu saja. Dari penilaian tim dan gesture yang ditunjukkan oleh setiap aplikasi, kita akan nilai dan rekomendasi dari tim itu yang akan menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan yang tegas,” jelas Prabu.
Komitmen Menkominfo Budi Arie Terhadap Penegakan Hukum
Budi Arie menegaskan bahwa segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Kominfo, termasuk potensi pemberian sanksi, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan keamanan ruang digital di Indonesia.
