Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas ( Migas) mengadakan Focus Group Discussion ( FGD) guna guna mendalami supply and demand gas bumi di pulau tersebut. FGD yang berlangsung di Grand Mahkota Hotel Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (3/12/2019) bertemakan ‘Sinegritas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan’.
Tak cuma mendalami, FGD tersebut juga merupakan langkah nyata BPH Migas dalam mendukung terwujudnya pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan. Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa mengatakan, FGD dirancang untuk menciptakan sinergi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi Trans Kalimantan.
BPH Migas menjelaskan, berdasarkan data Neraca Gas Bumi Indonesia, diperkirakan supply and demand gas bumi di Kalimantan pada 2018–2027 mengalami surplus supply.
Namun, hal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, rumah tangga, pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik, dan industri berbahan bakar gas.
Dengan FGD, diharapkan semua pihak terkait dapat memberikan
kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Sebagai informasi, penyelenggaraan FGD di Pontianak ini merupakan rangkaian FGD yang telah dilaksanakan oleh BPH Migas sejak tahun 2018. Awalnya penyelenggaraan FGD di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan September 2018, lalu audiensi dengan Gubernur Kalimantan Timur dan dilanjutkan dengan FGD di Samarinda bulan Desember 2018.
Selanjutnya ada audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Juni 2019, FGD di BSD City Tangerang Banten pada tanggal 4 Juli 2019, audiensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli 2019, dan terakhir adalah penyelenggaraan FGD di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Juli 2019.
“Dengan hadirnya para tokoh nasional, tokoh masyarakat, DPR dan DPD RI, gubernur, bupati dan akademisi, diharapkan akan didapat kesepakatan dalam pemahaman pentingnya supply and demand gas bumi di Kalimantan, khususnya persiapan pemindahan Ibu Kota Negara, sehingga akan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur gas bumi,” pungkas Fanshurullah.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan tokoh masyarakat Kalimantan sekaligus Ketua DPD RI Periode 2017-2019 Oesman Sapta Odang hadir dalam FGD ini.
Selain
itu, berbagai lembaga dan pemangku kepentingan di bidang gas bumi direncanakan
akan hadir. Mulai dari anggota DPR RI, DPD RI, SKK Migas, BPH Migas, Ditjen
Migas KESDM, Kementerian Perindustrian, Gubernur/Bupati/Wali Kota
se-Kalimantan, Rektor PTN se-Kalimantan, Asosiasi Pengusaha Tambang dan
Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, Kadin, Hipmi, Inkindo, Gapensi, Kahmi hingga
badan usaha di bidang niaga dan atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.
“Sekitar Rp 30 triliun-35 triliun untuk kebutuhan Trans
Kalimantan,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko dalam selepas
acara Focus Grup Discussion (FGD) “Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi
Trans Kalimantan” Selasa (03/12/2019) di Grand Mahkota Hotel Pontianak,
Kalimantan Barat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun jalur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang membentang dari Bontang – Banjarmasin – Palangkaraya – hingga Pontianak sepanjang 2.219 Km. Demi merealisasikan pembangunan Pipa ini kebutuhan nilai investasinya mencapai Rp 35 triliun.
Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, proyek ini
sudah masuk ke dalam kerangka kerja dari Kementerian ESDM untuk masuk ke dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN). Selapas FGD ini, Moledoko akan segera
komunikasi dengan presiden dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas).
“Memang ini sudah masuk di dalam blueprint dari ESDM ya.
Tugas di Kantor Staf Presiden (KSP) juga itu mengharmonisasi antar berbagai
kebijakan dari presiden masuk nggak di dalam di Rencana Pembangunan Jangka
Menengah. Nasional (RPJMN), nah kalau belum masuk bagaimana caranya nanti akan
di harmonisasi, nah itu diantaranya,” imbuhnya.