Gencil News – Pembangunan kawasan perbatasan merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspirasi daerah setempat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persoalan dan kebutuhan yang ada di setiap daerah perbatasan. Dengan mengedepankan aspirasi daerah, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menegaskan hal tersebut dalam Rapat Konsultasi antara DPR RI dan Pemerintah yang membahas Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024. Rapat tersebut berlangsung pada Senin (10/7/2023) di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR RI.
“Ini kita belanja masalah dari daerah secara bottom up, untuk daerah-daerah provinsi yang 15 dan kabupaten, nanti kita perlu mungkin bertanya kepada mereka, yang mereka perlukan itu apa?” terang Mendagri.
Langkah ini kemudian dikolaborasikan dengan program-program nasional yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah perbatasan. Dengan adanya data tersebut, jumlah anggaran yang dibutuhkan juga dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.
Mendagri menyatakan bahwa anggaran tersebut kemudian dapat didistribusikan kepada kementerian/lembaga terkait, dan program-programnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Setiap kementerian/lembaga juga dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.
Selain itu, pendekatan dari atas ke bawah (top down) juga dapat dilakukan, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk membangun kerja sama dengan negara tetangga, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang baru-baru ini mengunjungi Papua Nugini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, seperti di Papua Selatan dan Papua Tengah.
Di sisi lain, Mendagri menegaskan bahwa Presiden Jokowi ingin pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut dimensi kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan dan keadilan. “Beliau melihat peluang, yaitu untuk mendapatkan pendapatan dari perdagangan lintas batas,” ujarnya.
Oleh karena itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga dilengkapi dengan sentra industri atau kawasan ekonomi, misalnya berupa pasar. Dengan cara ini, produk-produk dari daerah perbatasan dapat didistribusikan ke negara tetangga.
“Sehingga pembangunan perbatasan ini memiliki dampak yang luas,” tandasnya.
