Gencil News- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mejelaskan bahwa pemerintah bakal membuka mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk tahun depan.
Ia memaparkan bahwa ada 27 juta orang yang saat ini akan mengakses vaksinasi mandiri tahun depan.
Namun, Ia akan terus memastikan pemerintah agar bisa terus menggratiskan stok vaksin untuk 70 persen atau sekitar 189 juta orang. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam mencapai kekebalan komunal (herd immunity).
“Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan untuk tahun depan. Namun pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity,” kata Sri Mulyani. Pada hari Rabu (25/8/2021).
Ia mengungkapkan bahwa untuk stok vaksin gratis. Bagi masyarakat yang tidak mampu yang sudah menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bakal disisihkan.
“Vaksinasi tetap kita akan melakukan pengadaan dan pemberian vaksin gratis. Tetapi kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target yaitu 70 persen penduduk. Dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus diamankan vaksinasinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk program vaksinasi gratis bagi 7o persen penduduk sudah dianggarkan dan sudah masuk dalam rencana belanja negara di bidang kesehatan Rp77,05 triliun pada tahun 2022.
Untuk anggaran pengadaan vaksin bagi 189 juta orang tahun depan mencapai Rp38,44 triliun. sementara 27 juta orang lainnya ditargetkan mengakses vaksinasi mandiri.
Pemerintah juga masih menyediakan anggaran untuk dukungan vaksinasi pusat Rp3 triliun. Serta untuk antisipasi jika terjadi varian baru Covid-19 yang muncul setelah Delta sebesar Rp6,5 triliun.
“Belanja terutama untuk tetap membiayai Covid-19, yaitu testing tracing treatment dan perawatan pasien masih dominan hampir Rp20 triliun sendiri. Kalau pasien makin menurun angka ini enggak terealisasi, kita harap begitu. Obat-obatan Covid-19 dan insentif nakes masih kita pertahankan tahun depan,” pungkasnya. Pada hari Selasa (24/8/2021).
Ia menjelaskan bahwa vaksinasi mandiri ini ditujukan bagi masyarakat yang mampu.
Arah Anggaran
Demi melancarkan program tersebut. Pemerintah akan menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin dengan menjalin kerja sama secara bilateral maupun multilateral.
Pada RAPBN tahun 2022 untuk anggaran kesehatan mencapai Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Ini lebih tinggi dari amanat UU kesehatan minimal 5 persen dari APBN.
Dari anggaran tersebut, alokasi penanganan pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai Rp115,9 triliun melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan.
Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi serta antisipasi vaksinasi lanjutan. Serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan testing, tracing, and treatment, klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat serta insentif tenaga kesehatan.
