GENCIL NEWS – Pemerintah terus berupaya memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan ada dua program bantuan sosial regular yang sedang berjalan, yaitu program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.
Pada bulan Juni masih ada sekitar 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan yang jumlahnya mencapai Rp130 miliar. Ia mengusahakan Pemerintah terus berupaya memperkuat bantuan tersebut akan sampai kepada yang berhak pada akhir bulan ini.
“Untuk PKH realisasi per Juni ini sudah 95,4 persen yaitu 95,43 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana yang totalnya Rp2,42 triliun,” ungkap Juliari dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/6).
Ditambahkannya, pada Juni masih ada sekitar 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan yang jumlahnya mencapai Rp130 miliar. Ia mengusahakan bantuan tersebut akan sampai kepada yang berhak pada akhir bulan ini.
Juliari juga menjelaskan, program kartu sembako, baru tersalurkan kepada 18,3 juta keluarga dari 20 juta penduduk yang ditargetkan. Penyerahan bantuan itu, katanya terkendala protokol kesehatan terkait pengendalian wabah virus corona yang sangat ketat.
“InsyaAllah bulan depan kita bisa mencapai 20 juta keluarga untuk program sembako sehingga target 20 juta bisa tercapai,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bantuan sosial yang dilakukan khusus selama masa pandemi yaitu pembagian paket sembako. Untuk wilayah Jabodetabek akan selesai pada 14 Juli mendatang untuk gelombang pertama dengan target sembilan juta keluarga. Program bansos ini, kata Juliari akan diperpanjang hingga Desember mendatang.
“Dengan besaran atau nilai indeksnya dari Rp600.000 dikurangi jadi Rp300.000 untuk per bulan per kpm (keluarga penerima manfaat). Jadi bulan Juli sampai Desember ada enam tahap penyaluran. setiap bulannya adalah Rp300.000 per kpm,” paparnya.
Sementara itu, pembagian bansos tunai sudah masuk kepada tahap kedua dari tiga tahap yang direncanakan. Realisasinya kata Juliari baru mencapai 73,3 persen dari target sembilan juta penduduk atau kurang lebih 6,5 juta keluarga dengan nilai Rp3,96 triliun.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengeluhkan ketidaklengkapan data keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masih banyak daerah yang belum siap memberikan data yang akurat.
Selain data, masyarakat seringkali mengabaikan protokol kesehatan sewaktu pembagian bantuan dilakukan.
“Adapun kendala lain yang kami temui di lapangan adalah kami juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga tidak bisa membiarkan antrean terlalu panjang berdesak-desakan dan upaya yang kami lakukan adalah kepada PT Pos. Sebagai mitra penyalur kami untuk membuka jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam bahkan kami sudah meminta kepada PT Pos untuk membuka loket pembayaran tidak hanya di kantor pos tapi juga di kantor kelurahan atau balai desa,” ujarnya
Terkait bansos untuk wilayah terpencil, mengingat sulitnya menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah memutuskan untuk membagikan bansos secara sekaligus, dan bukan dalam tiga tahap.
“Kendala lain mengenai beberapa daerah yang tergolong di remote area. Kami akan lakukan penyaluran sekaligus tiga tahap. Khusus beberapa daerah kami akan sekaligus melakukan penyaluran tiga tahap sehingga orang atau keluarganya. Yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsung kita berikan tiga tahap yaitu tiga kali Rp600.000 menjadi Rp1,8 juta sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kantor pos untuk menerima bansos dan itu akan membuat penyaluran bansos tunai ini lebih cepat,” jelasnya.
