Scroll untuk baca artikel
Nasional

Prabowo Tegaskan Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Indonesia

×

Prabowo Tegaskan Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Indonesia

Sebarkan artikel ini
Prabowo Tegaskan Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Indonesia
Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri konferensi keamanan the Shangri-La Dialogue di Singapura, 1 Juni 2024. (Foto: Edgar Su/Reuters)

Gencil News – VOA – Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tidak memiliki rencana untuk meningkatkan rasio utang negara menjadi 50% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini disampaikan oleh Thomas Djiwandono, politisi Partai Gerindra yang memimpin diskusi fiskal antara tim ekonomi Prabowo dan Kementerian Keuangan pemerintahan saat ini.

Pernyataan ini sekaligus membantah laporan sebelumnya yang sempat memberikan dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah dan pasar obligasi. “Kami tidak sedang membicarakan mengenai target utang-terhadap-PDB sama sekali. Ini bukan rencana kebijakan formal,” ujar Thomas, yang juga merupakan keponakan dari Prabowo.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo belum menetapkan target apapun untuk tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait metrik-metrik fiskal. Hal ini menjadi penting mengingat nilai tukar rupiah yang turun 0,9% dan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun yang melonjak pada Jumat (14/6), sebagian karena kekhawatiran mengenai kondisi fiskal.

Prabowo, yang akan dilantik pada Oktober mendatang, telah menyatakan bahwa Indonesia “harus lebih berani” dalam mengambil utang untuk membiayai program-program pembangunan. Namun, ia juga berulang kali menegaskan akan mematuhi batas defisit anggaran. “Apa pun tentang tingkat utang atau melampaui defisit adalah kebisingan [noise],” tambah Thomas.

Diskusi antara tim Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfokus pada peningkatan pendapatan, pengkajian pengeluaran, dan alokasi anggaran untuk program-program sosial dalam batas yang diperbolehkan. Thomas menambahkan bahwa defisit anggaran tahun 2025 diharapkan tetap di bawah 3 persen PDB.

Aturan fiskal yang ketat telah memungkinkan Indonesia untuk membangun catatan manajemen fiskal yang solid dan meraih peringkat investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat. Meskipun rasio utang pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat setelah pengeluaran besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani telah berupaya untuk menurunkan rasio utang dengan mengurangi defisit tahunan.