Gencil News – Ketua P4KS (Perkumpulan Pengusaha Pedagang Perbatasan Kabupaten Sambas) Erwin Saputra menyatakan. Jika Pemerintah daerah dan Pusat ingin meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan pendapatan masyarakat perbatasan dan menggerakkan sektor riil di daerah perbatasan, maka ada beberapa cara yang harus ditempuh.
Pertama, buka ruang lebar terkait perizinan dan peraturan perdagangan perbatasan yang sama dengan Batam dan Singapura, sehingga pertumbuhan ekonomi di Batam jauh berkembang melampaui daerah-daerah lain di Indonesia.
Kedua, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk merealisasikan janji dan target pendapatan asli daerah (PAD) dari izin lalulintas barang di perbatasan yang secara potensi mencapau lebih dari belasan miliar per tahun.
“Saat ini nilai tersbeut tidak pernah tercapai, karena tidak membuka jalur perdagangan yang berkapasitas besar, sehingga sulit mencapai angka yang ditargetkan itu,” katanya.
Tak hanya sampai disitu, Erwin juga meminta Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk memperhatikan sumber-sumber pendapatan asli Daerah di perbasatan dengan melengkapi Sumberdaya manusia yang kompeten.
“Saat ini modelnya masing rolling dari Entikong, padahal kalau dimaksimakan kapasitas masuk keluarnya barang dari perbatasan ke Malaysia atau sebaliknya bisa besar dan lebih berkembang dari saat ini,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta Pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi barang-barang produksi Indonesia untuk mencapai perbatasan.
“Agar masyarakat perbatasan tidak beli lagi barang produk luar negeri yang secara jarak lebih dekat, walaupun dari sisi harga lebih mahal, kalau di Malaysia, produk sembako sudah ada kemasan bermerek semua, dan mereka , selisihnya bisa 3000 ke atas,” katanya.
Untuk nominal belanja, sesuai dengan arahan Forkopimda Kabupaten Sambas besarannya maksimal di angka 750 ribu ringgit.
“Kalau diatas itu masuk dalam sekala perdagangan besar,” katanya.
Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat perbatasan. “Ini keluhan masyarakat, “Karena alasan leluhur kami kan leluhur mereka juga, kami sebenarnya satu tempat, sering berkunjung dan segala macam, buatkan sejenis surat Kartu merah (passport merah) yang dikeluarkan oleh imigrasi yang digunakan untuk berkunjung mereka,” katanya.
Ia mengatakan sebenarnya jika Pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah-lagkah diplomasi dagang dengan Malaysia, maka aka nada banyak kemudahan bagi pedagang perbatasan untuk menghasilkan income bagi daerah dan Pemerintah.
“Maunya kami ship to ship, car to car, metreka juga begitu, tapi sampai saat ini belum bisa dilakukan,” katanya.
Selama ini, perdagangan di perbatasan masih kecil volumenya. “Mayoritas dipenuhi oleh kooditas hasil kebun dan pertanian, buah-buahan,” katanya.
“Saya minta supaya perlintasan dan perdagangan perbatasan ini dibuka, agar ada pemasukan dari sana, seharusya border ini dibuka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan ini belum masuk ke Negara. Ayo sama-sama kita turun saya ketua asosiasi pengusaha pedagang perbatasan kami punya banyak jaringan dan berkolaborasi dengan aosiasi untuk membuat perusahaan ekspor impor yang siap untuk bergerak dan agar ada pemasukan buat pemerintah kita. Dan ini yang sebenarnya kami tengah lakukan,” katanya.
Ia ingin ada sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pengusaha pedagang perbatasan dengan Pemerintah Propisi dan daerah.
“Kita inginnya jalankan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada, bersinergilah kita antara kami dengan pemerintah kabupaten kota dan propinsi atau pusat. Permudah juga pelaksanaan kita di lapangan, dan lengkapi juga sarana dan prasarana di perbatasan, terutama Sumber daya manusianya, berdayakan segera untuk kantor karantina untuk petugasnya kekurangannya, dan percepatnya perizinan protect kita agar kalau kita kirim barang ke Malaysia tanpa harus membongkar barang kita,” katanya.
