Gencil News – Perang urat saraf antara Gubernur Sutarmidji dengan Bupati atau pejabat daerah berulang, terkait penanganan pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Gubernur bersitegang dengan Wakil Walikota pontianak, kemudian bersitegang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kayong Utara, sekarang bersitegang kembali dengan Bupati Sambas.
Mereka melawan karena pertama, Bupati atau walikota bukan bawahan Gubernur baik secara politik maupun struktur. Bupati dan Walikota mitra kerja Gubernur yang harus diposisikan dengan kewenangan masing-masing.
Gubernur tidak perlu dan tidak harus bertindak sebagai Bupati atau Walikota bayangan. Kita tentu kadang merasa tidak puas dengan kinerja mereka, tapi over control bukan semangat demokrasi dan otonomi daerah.
Semua bekerja dengan kesadaran otonom. Kita tentu tidak menghendaki jika Gubernur Kalbar tergelincir menjadi “Toxic Leader” sebagai gejala psikologi kepemimpinan yang terjebak untuk mencampuri semua urusan pihak lain.
Kedua, Gubernur belum pernah menunjukkan secara transparan dan akuntabel kinerja satgas covid provinsi yang ia pimpin selama ini kepada publik, tapi malahan memberikan over pressure kepada otoritas di kabupaten dalam hal penanganan covid.
Gubernur sebagai ketua satgas covid provinsi harus fair memberitahukan juga kegagalan penanganan mereka di tingkat provinsi, dan tidak menitipkan kelemahan tim provinsi seolah-olah menjadi kesalahan di level kabupaten atau kota.
- Beras Naik, Mendagri Sarankan Masyarakat Konsumsi Sagu Atau Jagung
- Pemprov Kalbar dan KPK RI Perkuat Pengawasan Digital Perizinan
- Buang Bangkai Hewan di Singkawang Bisa Kena Pidana
- Cuaca Panas, Waspadai Penyakit Ini Menyerang Tubuh
- Lirik Lagu Sholawat Ya Man Shollaita Bikullil Anbiya Lengkap
Kita tidak pernah mendengar strategi lengkap dari satgas provinsi untuk menangani covid se- Kalimantan Barat sebagai roadmap acuan bagi daerah-daerah untuk mengadopsinya, yang kita tahu malahan Gubernur berperan mengambil alih fungsi humas provinsi atau humas satgas provinsi dengan terus melaporkan banyak hal dan mendikte banyak hal pula tentang covid melalui medsos pribadinya, yang akhirnya memicu pertengkaran antara Gubernur dan netizen yang kontra.
Tapi, justru kelihatannya Gubernur menikmati polemik dan pertengkaran yang terjadi sebagai hiburan. Ketiga, artikulasi komunikasi publik Gubernur Kalbar memang terasa buruk selama penanganan pandemi.
Informasi first hand dari top leader kadang baik karena masyarakat mendapatkan legitimasi informasi langsung dari otoritas yang bersangkutan, sebaliknya justru akan menjadi preseden buruk ketika informasi tersebut mengandung distorsi, noise, kurang akurat atau bahkan keliru, diakibatkan tidak adanya filter lain untuk mengoreksinya.
Kekeliruan bisa saja terletak pada konten dan atau kualitas informasi yang disampaikan. Peran Jubir yang melekat dari unit humas pemerintah harus mendapat peran yang autentik sehingga informasi keliru yang berasal dari corong lapisan pertama milik pemerintah provinsi dapat langsung diluruskan dan diklarifikasi setelahnya oleh kepala daerah sebagai sumber informasi yang baru dan kredibel jika terjadi kesalahan.
Pola komunikasi dua layer tadi dapat mengurangi tensi polemik di publik, dan pertengkaran yang tidak perlu antara gubernur dan nitizen yang tidak harus berlanjut dan terjadi kembali. Melalui pola komunikasi yang terdidik, Gubernur ikut menyumbang membangun kompetensi literasi publik.
Kita tentu tidak ingin Gubernur malahan menjadi salah satu sebab merosotnya tingkat literasi publik Kalbar melalui komunikasinya yang buruk.
Terakhir, Gubernur berhenti memposisikan dirinya superior diatas semua potensi yang Kalbar miliki untuk secara kolektif mengakhiri pandemi. Melalui pendekatan egaliter, Gubernur sebenarnya mampu mengikat semua pihak untuk secara bersama-sama melakukan upaya massif mengakhiri penularan covid di Kalbar.
Memilih statemen dengan redaksi yg bijak tanpa harus bernuansa intimidasi atau bermuatan ancaman adalah kualitas komunikasi seorang pemimpin yang profesional.
Tidak akan ada pihak yang akan menolak ajakan gubernur untuk bergerak bersama melepaskan kalbar dari pandemi covid asalkan Gubernur bersikap inklusif.
Semua pasti siap membantu, tapi semua tentu akan apatis dan bersikap terus membiarkan ketika gubernur terus berjarak dan bersikap eksklusif.
Gubernur tidak akan mampu sendirian untuk mengatasi pandemi sendirian, percayalah!
PENULIS : Ireng Maulana, Pengamat Politik di Kalbar
