Muda Mahendrawan sudah lebih dulu mendeklarasikan dirinya siap maju sebagai bakal calon Gubernur Kalbar di awal Maret 2024 melalui media sosial.
Kabarnya Muda mengusung narasi Kalbar Menanjak Bahagia. Kemudian, Sutarmidji juga melalui media sosialnya mengumumkan dirinya akan maju sebagai bakal calon Gubernur Kalbar, dan lengkap dengan informasi bahwa masih akan berpasangan dengan Ria Norsan sebagai wakilnya.
Dengan begitu, Sutarmidji-Ria Norsan adalah petahana paket lengkap yang sudah siap berkompetisi. Sekarang, para bakal calon dapat langsung memberitahukan keputusan politiknya kepada pubik dengan lebih mudah, cepat, murah dan massif melalui media sosial.
Padahal dulu, kegiatan politik seperti ini perlu waktu, persiapan dan biaya karena harus melalui pertemuan tatap muka.
Sekarang, para awak media pun tidak perlu lagi datang liputan di tempat acara dan hanya perlu mengolah informasi yang berasal dari media sosial para bakal calon.
Teknologi informasi telah merubah sedikit demi sedikit aktifitas politik elektoral kita di daerah. Tanpa bertemu, kita sudah tahu jika yang bersangkutan berniat untuk menjadi salah satu kandidat kepala daerah.
Kalau begitu, kita hanya harus menunggu bakal calon ke tiga muncul mendeklarasikan diri, itupun jika ada, serius dan tanpa keraguan.
Misalkan, head to head antara Sutarmidji-Norsan versus Muda Mahendrawan-siapapun wakilnya nanti mungkin bukan kompetisi yang meriah dan riuh rendah karena petahana akan sedikit diatas angin daripada mantan Bupati Kubu Raya itu.
Muda boleh punya narasi yang kuat, namun Sutarmidji sampai dengan saat ini adalah politisi yang belum pernah kalah untuk pertarungan pribadinya baik di palagan legislatif maupun eksekutif.
Reputasi ini belum dimiliki oleh Muda atau bakal calon ketiga yang sekarang sedang berhitung keras untuk memutuskan akan maju berkompetisi atau tidak.
Jika hanya dua pasang Midji VS Muda, maka kita akan terhindar dari politik sentimen etnis. Sebagaimana kita ketahui, politisasi etnis dalam jabatan politik di Kalbar sudah seperti makan sambal harus campur belacan.
Walaupun komposisi kesukuan tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan, tapi kita senang wakil dari etnis kita menjadi pemimpin untuk sekedar dibangga-banggakan, bukan karena kemampuannya menyelesaikan masalah yang kita hadapi.
Asalkan pemimpin sudah berasal dari etnis kita, maka tidak penting lagi mereka itu cakap ataupun gagap bekerja sebagai pejabat publik.
Maka dari itu, bakal calon ketiga nantinya sangat menentukan jika kita akan kembali pada strategi elektoral andalan Kalbar atau tidak, yakni politik sentimen etnis.
Kembali ke perhelatan Pilgug Kalbar 2024, Jika Pilkada dilakukan pada November 2024, maka sejak Maret 2024 tidak kurang dari 8 bulan waktu persiapan bagi Bakal Calon Kepala Daerah untuk ikut kompetisi elektoral.
Waktu yang singkat dan memerlukan kelincahan mengurus dukungan partai pengusung, menentukan pasangan, pembentukan dan mobilisasi tim pemenangan, menyiapkan saksi, kampanye hingga konsolidasi pemilih.
Namun, calon kepala daerah harus tahu apabila kursi dukungan partai politik yang mereka perlukan menggunakan hasil pemilu 2019 atau 2024. Barangkali, ranah ini biarlah KPU yang lebih afdol untuk menjelaskan kepada mereka.
Di sisi bakal calon kepala daerah, kepastian menggunakan perolehan kursi pada periode pemilu tertentu sangat menentukan keputusan koalisi parpol pengusung yang ingin mereka bentuk dalam waktu yang singkat.
Keseluruhan proses ini sangat elitis dan tertutup karena berhubungan langsung dengan kelompok politik yang harus di lobi.
Apabila tidak diusung oleh koalisi parpol, mungkin keputusan kandidat adalah menyiapkan diri mereka untuk maju melalui jalur independent, jika mampu dan waktunya masih cukup.
Rasanya, kita sudah mulai lelah mendiskusikan gagasan dari masing-masing kandidat. Selain, rata-rata gagasan mereka tidak menunjukkan kebaruan sama sekali, kedua sebagian besar publik pemilih tidak terlalu tertarik kepada ide, dan lebih senang kepada gimmick atau konten instan sesaat yang terkait langsung dengan citra kandidat.
Asalkan viral, dan publik digital yang kehilangan jatidiri akan memangsa semua konten murahan dengan lahap. Visi-misi kandidat bukan acuan serius yang harus diperdebatkan habis-habisan oleh para intelektual karena sekedar syarat administrasi dan formalitas yang harus ada ketika mendaftar ke KPU.
Ide dari kandidat bukan kualitas yang harus dikaji dengan objektif dan ilmiah. Ketika mereka menjadi kepala daerah semuanya itu tidak akan nyambung dengan terjemahan para birokrat yang isi kepalanya hanya proyek sejak perumusan rencana pembangunan daerah hingga pelaksanaannya.
Sebagian besar Birokrat kita di daerah terbiasa bekerja mengejar award bukan dampak (impact). Kepala daerah yang minus gagasan akan senang dengan award-award.
Lupakan gagasan yang luar biasa dari visi misi calon kepala daerah karena mereka sudah tidak sempat memikirkannya. Masyarakat lebih senang mendengar janji-janji kampanye tanpa dasar daripada gagasan yang berkualitas dari para kandidat.
Lantas bagaimana harapan besar untuk perbaikan kehidupan masyarakat Kalbar melalui kepemimpinan Gubernur lima tahun mendatang? Kita tidak tahu. Yang kita tahu good governance lazimya berdampingan dengan good leadership.
Tanpa kepemimpinan yang berkelas, tata Kelola yang berorientasi pada perbaikan demi perbaikan kehidupan masyarakat didaerah sulit terjadi.
Kita semua sudah mengalami pasang surut pergantian pemimpin daerah, dan kita tahu menilai pemimpin yang buruk dan pemimpin yang bisa diandalkan.
Mari berharap, dan jangan terlalu fanatik karena Jejak kepemimpinan mereka (Midji, Norsan, Muda atau bakal calon lainnya) dapat kita kenali dan rasakan. Silakan dinilai sendiri!
Oleh Ireng Maulana (Pengamat Politik)