Edy Suryanto resmi gantikan Ani Sofian sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Edy Suryanto adalah Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Edy Suryanto, secara resmi ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Edy akan menggantikan Ani Sofian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat.
Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, yang menyatakan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan pusat dan bukan disebabkan oleh kinerja Ani Sofian.
Harisson menjelaskan bahwa penunjukan ini terkait rencana pemerintah pusat untuk menerapkan program nasional di sejumlah daerah strategis, termasuk Kota Pontianak.
“Ini bukan karena kinerja atau hal negatif lainnya, tetapi murni keputusan pusat agar kota ini menjadi bagian dari program pemerintah untuk memperkuat tata kelola daerah,” ujar Harisson.
Kepastian penunjukan Edy Suryanto sebagai Pj Wali Kota Pontianak tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4613 Tahun 2024, yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2024.
SK tersebut memutuskan pemberhentian Ani Sofian dari jabatan Pj Wali Kota dan pengangkatan Edy Suryanto sebagai penggantinya.
Kesiapan Ani Sofian Menyambut Pergantian Pj Wali Kota
Menanggapi pergantian ini, Ani Sofian menyampaikan bahwa dirinya siap melepas jabatan Pj Wali Kota dan kembali menjalankan tugas sebagai Kepala BKD Kalimantan Barat setelah serah terima jabatan resmi yang dijadwalkan pada 4 November 2024.
Ani menyatakan bahwa pelantikan Edy Suryanto akan dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, dengan Pj Gubernur Harisson bertindak sebagai perwakilan Mendagri.
“Saya masih menjabat Pj Wali Kota Pontianak hingga pelantikan nanti. Setelah itu, saya akan kembali ke posisi saya di BKD Kalbar,” ujarnya.
Sinergi KPK dan Pemerintah Daerah untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Keputusan Kemendagri yang menunjuk direktur dari KPK sebagai Pj Kepala Daerah bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
Selain Edy Suryanto di Pontianak, dua direktur KPK lainnya turut diangkat sebagai Pj Kepala Daerah, yaitu Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis dan Herda Helmijaya sebagai Pj Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemendagri dan KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di daerah.
Peran Strategis Edy Suryanto dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Pontianak
Dengan pengalaman panjang di KPK, Edy Suryanto diharapkan mampu membawa perubahan positif dan memastikan implementasi tata kelola yang lebih baik di Kota Pontianak.
Sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edy telah terlibat dalam berbagai program koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayahnya untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan mendorong transparansi.
Penunjukannya ini diharapkan mampu mendukung program-program nasional dan mempercepat penerapan kebijakan pemerintah di Kota Pontianak.
