Connect with us

Tekno

Diintegrasikan dengan Instagram, Facebook Akuisisi Giphy

Published

on

Facebook Inc mengakuisisi Giphy, sebuah situs web populer untuk membuat dan berbagi gambar animasi, atau GIF (Graphics Interchange Format).

Selanjutnya platform media sosial tersebut akan mengintegrasikannya dengan aplikasi berbagi foto Instagram yang berkembang pesat. Hal tersebut dikatakan Facebook pada hari Jumat (15/5).

Pengumuman itu datang pada saat jaringan media sosial terbesar tersebut sedang dalam pengawasan dari regulator terkait isu antimonopoli.

Pada 2015 Giphy menolak tawaran Facebook, dan memilih untuk terus mengintegrasikan produknya dengan berbagai platform media sosial, menurut situs berita TechCrunch.

Kedua perusahaan menolak untuk mengomentari.

Giphy akan menjadi bagian dari Instagram, situs berbagi foto milik Facebook. GIF akan diintegrasikan lebih lanjut ke Instagram dan aplikasi milik Facebook lainnya, kata perusahaan.

“Orang-orang masih dapat mengunggah GIF; pengembang dan mitra API akan terus memiliki akses yang sama ke API GIPHY; dan komunitas kreatif GIPHY masih akan dapat membuat konten yang hebat, ” kata Vishal Shah, Wakil Presiden Produk Instagram, seperti dilansir dari Reuters.

“Kami akan terus membuat GIPHY tersedia secara terbuka untuk ekosistem yang lebih luas,” kata Giphy.

American Economic Liberties Project, sebuah kelompok advokasi antimonopoli yang berbasis di Washington, mendesak para regulator untuk menyelidiki dan memblokir akuisisi tersebut.

Seorang juru bicara Facebook mengatakan integrasi Giphy saat ini dengan platform sosial seperti Twitter, Snapchat, dan TikTok ByteDance tidak akan berubah.

Juru bicara itu juga mengatakan GIF tidak memiliki mekanisme pelacakan online seperti pixels atau cookie, yang menjadi perhatian bagi pendukung privasi. Mereka waspada terhadap pengumpulan data pribadi Facebook untuk digunakan dalam iklan yang ditargetkan.

Facebook mengatakan 50% dari lalu lintas Giphy sudah berasal dari aplikasi Facebook dan setengahnya berasal dari Instagram.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Teknologi Informasi

Google Meet Batasi Waktu Meeting Mulai 30 September

Published

on

Google Meet Batasi Waktu Meeting Mulai 30 September

Gencil News- Google Meet Batasi Waktu Meeting Mulai 30 September. Awalnya Google sendiri menggratiskan layanan Google Meet miliknya demi menyaingi Zoom yang sangat populer semenjak virus corona (COVID-19) hadir. Memang ini menjadi langkah terbaik yang bisa diambil oleh Google Di bulan April lalu dimana Google telah memberikan akses layanan conference Google Meet secara gratis untuk seluruh pengguna akun Google.

Google Meet Batasi Waktu Meeting Mulai 30 September. Bahkan Google juga tidak memberikan batasan waktu sama sekali untuk para pengguna gratisannya. Namun baru-baru ini ada informasi dimana Google telah memutuskan bahwa mulai 30 September 2020 ini, Google bakal mengubah kebijakan dari Google Meet yang berpengaruh kepada para pengguna gratisan.

Disebutkan bahwa setelah tanggal 30 September, pengguna Google Meet gratisan hanya diberikan waktu selama 60 menit untuk melakukan meeting.

Meskipun begitu Google belum mengkonfirmasi pasti apakah aturan tersebut akan diberlakukan atau tidak. Pihak Google pun akan memberi informasi jika memang ada perubahan yang terjadi nantinya.

Jika aturan tersebut berlaku, tentu saja pengguna Google Meet mau tidak mau harus berlangganan ke layanan G Suite yang merupakan layanan berbayar Google yang menghadirkan lebih banyak fitur-fitur untuk layanan Google, salah satunya Google Meet.

Selain itu, pihak Google juga menyatakan layanan Google Meet dapat akses melalui layar TV, Smart Display, termasuk TV Pintar berbasis Android dengan memanfaatkan dukungan dari Chromecast. Kehadiran layanan ini diumumkan oleh anggota tim Chromecast Grace Yang beberapa waktu lalu.

“Meet di Chromecast memungkinkan pengguna membuat atau bergabung dengan meeting untuk terhubung dengan teman sekolah, berkolaborasi dalam sebuah proyek, dan menghadiri kuliah,” tulis Grace dalam forum dukung Chromecast.

Meski demikian, suara dan video untuk komunikasi dua arah melalui Meet tetap perlu dilakukan melalui komputer. Jadi, yang ditampilkan di TV merupakan layar meeting secara keseluruhan.

Model Chromecast yang mendukung fitur ini adalah Chromecast Ultra termasuk Chromecast generasi kedua dan versi paling baru. Meski sudah dapat digunakan, Google mengingatkan performa fitur ini dapat berbeda tergantung model layar atau Android TV yang digunakan.

Continue Reading

Pendidikan

Menurut FSGI 85% Guru Keluhkan Subsidi Kuota Umum 5GB Tidak Cukup

Published

on

Menurut FSGI 85% Guru Keluhkan Subsidi Kuota Umum 5GB Tidak Cukup

Gencil News- Menurut FSGI 85% Guru Keluhkan Subsidi Kuota Umum 5GB Tidak Cukup. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Tentu juknis ini yang menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan kuota internet bagi para penerima yakni pendidik maupun peserta didik.

Dari Juknis ini lah kita bisa lihat ada dua kuota yang di bagi yaitu diantara nya kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sementara kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Namun kendala ternyata muncul di kuota data, Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang melakukan survei terkait dengan kebutuhan kuota siswa dan guru. Hal itu dilakukan pada rentang waktu 24-26 September 2020 dengan 2.074 responden dari kalangan siswa, guru dan orang tua.Hasil survei tersebut, diisi oleh responden guru sekitar 13,8 persen. Kemudian untuk responden siswa ada 43,6 persen dan orangtua ada 42,6 persen.

Menurut FSGI 85% Guru Keluhkan Subsidi Kuota Umum 5GB Tidak Cukup. Hasil survei menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman pembelajaran, untuk kuota siswa, hanya 21,7 persen responden yang mengaku cukup dengan kuota umum 5 GB. Selebihnya beranggapan kuota tersebut kurang karena biasanya kuota yang digunakan lebih dari 5 GB untuk mengakses segala jenis aplikasi.

Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim menilai pembatasan subsidi kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyulitkan siswa dan guru. Di dalam petunjuk teknis, Kemendikbud menetapkan maksimal penggunaan kuota umum sebanyak 5 GB.

Menurut Satriwan, mestinya kuota ini disediakan agar siswa dan guru bisa mencari sumber belajar yang lebih luas. Platform seperti Youtube dan Google akan sangat membantu kegiatan pembelajaran. Namun, jika hanya 5 GB tentunya pencarian sumber dari platform tersebut akan lebih sedikit.

Karena memang metode pembelajaran juga berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada yang full daring, tetapi lebih banyak yang blended learning dengan porsi yang berbeda-beda. semoga lekas ada respon dari Kemendikbud terkait dengan hasil survey yang dilakukan pihaknya, agar kemudian proses belajar mengajar yang berubah di tengah pandemi berkepanjangan ini bisa tetap berjalan secara maksimal.

Continue Reading

Teknologi Informasi

Pemerintah Thailand Gugat Facebook dan Twitter

Published

on

Pemerintah Thailand Gugat Facebook dan Twitter

Gencil News – Pemerintah Thailand, mengajukan gugatan ke polisi terhadap Facebook dan Twitter karena dinilai tidak mematuhi perintah pengadilan untuk memblokir konten yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang negara itu.

Menteri Ekonomi Digital dan Kemasyarakatan Thailand, Buddhipongse Punnakanta, mengatakan dalam sebuah konferensi pers, Jumat (25/9).

ini merupakan kali pertama kementeriannya mengambil tindakan seperti itu terhadap perusahaan media sosial berdasarkan UU Kejahatan Komputer Thailand. Sebelumnya, kementeriannya biasanya hanya menggugat pemilik akun media sosial atau situs web.

Gugatan yang diajukan ke Divisi Pemberantasan Kejahatan Teknologi itu menyebutkan, kedua perusahaan media sosial itu gagal memenuhi tenggat waktu 15 hari yang diperintahkan pengadilan untuk memblokir ratusan akun. Ia mengatakan, akun-akun itu menampilkan konten ilegal, seperti judi, pornografi, narkoba dan kerajaan.

Kementerian itu juga mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan lima akun untuk menyebarkan informasi yang dianggap ofensif selama demonstrasi antipemerintah akhir pekan lalu.

Buddhipongse mengatakan, Facebook sejauh ini hanya memblokir 215 dari 661 akun yang diajukan kementeriannya, sementara Twitter hanya memblokir empat dari 69 akun yang dianggap melanggar.

Kepolisian Thailand mengatakan kedua perusahaan itu bisa dikenai denda maksimal $ 6.325 (Rp 93,6 juta), dan denda harian tambahan sebesar $ 158 untuk setiap hari yang dilanggarnya setelah 15 hari yang ditetapkan pengadilan.

Kate Hayes, seorang juru bicara Facebook Divisi Asia Pasifik, mengatakan kepada Associated Press, perusahaannya tidak memiliki komentar atas tindakan pemerintah Thailand pada saat ini. Juru bicara Twitter hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi.

Continue Reading

TRENDING