Gencil News – Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai sistem pemerintahan di Indonesia mulai bergeser dari demokrasi menuju otoritarianisme.
Hal tersebut terlihat dari sejumlah undang-undang yang telah dan akan direvisi pemerintah bersama pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan golongan.
Antara lain mulai dari pengesahan UU KPK, hingga revisi RUU KUHP, omnibus law RUU Cipta Kerja, serta rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi dan UU Bank Indonesia.
“Presiden Jokowi untuk menggambarkan gebrakannya. Itu saya pakai metafora, dia ingin jalan tol dimana-mana. Artinya tanpa hambatan, suatu pembangunan ekonomi yang konkret yang tidak terhalang berbagai undang-undang, ditangkap KPK, moneter dan MK yang ingin judicial review,” jelas Thamrin.
Di sisi lain, kata Thamrin Amal Tomagola, masyarakat sipil yang menjadi penyeimbang pemerintah juga sudah mulai lesu karena ditinggalkan pemimpin mereka.
Sebab, sebagian besar tokoh masyarakat sipil sudah bergabung dengan pemerintah menempati jabatan-jabatan staf ahli di pemerintahan.